Selasa, 22 Mei 2018

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Upaya Memutus Rantai Kemiskinan


Oleh: Dwi Lestiyandari (PKB Kecamatan Tepus)



Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat identik dengan kemiskinan. Upaya penangganan masalah  kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Orde Baru hingga saat ini, namun kesmiskinan tetap saja belum beranjak dari negeri ini. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah saat ini antara lain: bantuan Dana Desa, terbitnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan Raskin dan pengalihan subsidi yang diperuntukkan bagi warga miskin.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu bagian dari permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Sehingga upaya-upaya dalam menanggulangi kemiskinan ini juga dilakukan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program KKBPK mencakup penangganan masalah kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga salah satunya adalah upaya memberantas kemiskinan dengan berbagai kegiatan dilapangan.

Dalam rangka mewujudkan misi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yakni mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, maka salah satu strateginya adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga melalui PIK-R, dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS. Salah satu kegiatan dalam upaya pembinaan remaja  adalah dengan melaksanakan program  PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan).

Ada banyak parameter untuk mengetahui ciri-ciri orang yang mengalami kemiskinan salah satunya adalah tingkat pendidikan yang rendah dan penduduk berusia muda berurban ke kota dengan tidak memiliki keterampilan yang cukup. Senada dengan masalah tersebut, Emil Salim menggambarkan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Orang yang miskin mempunyai lima ciri:

1.      Umumnya tidak memiliki faktor produksi
2.      Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri
3.      Tingkat pendidikan yang rendah
4.      Kebanyakan tinggal dipedesaan
5.      Penduduk yang berusia muda berurban ke kota dan tidak memiliki keterampilan yang cukup (Emil Salim, 1984)

Kerangka Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Jumlah penduduk Indonesia pada kelompok umur 10 – 24 tahun (remaja) sekitar 27,6 % atau kurang lebih 64 juta jiwa dari total penduduk Indonesia berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010. Jumlah yang banyak ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan program dalam rangka menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga yang berkualitas dan memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan keharmonisan keluarga.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini merupakan bagian program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan untuk pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, lebih spesifiknya untuk membentuk keluarga yang berkualitas dari segi fisik, mental, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keterampilan serta keyakinan beragama. Program PUP ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain: banyaknya pernikahan anak yang terjadi dimasyarakat, banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan, banyaknya perceraian akibat pernikahan dini, banyaknya kasus perselingkuhan dan KDRT serta banyaknya rumahtangga miskin akibat jumlah anggota keluarga. Maka dengan program Pendewasaan Usia Dini yang digagas oleh BKKBN diharapkan mampu mengurangi masalah-masalah di atas.

Pada pembahasan ini penulis lebih memfokuskan pada relevansi PUP sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan. Sebelum dibahas apa kontribusi kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terhadap penanggulangan kemiskinan, maka perlu diketahui tentang gambaran umum kegiatan PUP. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya meningkatkan usia perkawinan pertama saat mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, social, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan. Di bawah ini akan diuraikan secara rinci tentang program perencanaan keluarga:

1.      Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan
Salah satu prasyarat untuk menikah adalah kesiapan secara fisik, yang sangat menentukan adalah umur untuk melakukan pernikahan. Secara biologis, fisik manusia tumbuh berangsur-angsur sesuai dengan pertambahan usia.
Dalam masa reproduksi, usia di bawah 21 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan berakhir di usia 21 tahun, dengan alasan ini maka dianjurkan perempuan menikah pada usia 21 tahun. Apabila perempuan menikah di bawah usia 21 tahun, itu dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan kelahiran.

2.      Masa Menjarangkan Kehamilan
Pada masa ini usia istri antara 21-35 tahun, dan merupakan periode yang paling baik untuk hamil dan melahirkan karena mempunyai risiko paling rendah bagi ibu dan anak. Jarak ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah 5 tahun.

3.      Masa Mengakhiri  Kehamilan
Masa mengakhiri kehamilan berada pada usia PUS diatas 35 tahun, sebab secara empirik diketahui melahirkan diatas usia 35 tahun banyak mengalami risiko medis.

Kerangka program dari PUP  juga mencakupkan membangun kesiapan ekonomi keluarga. Salah satu faktor ketidakharmonisan keluarga pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Oleh karena itu, dalam perencanaan kehidupan berkeluarga perlu dipersiapkan kemapanan ekonomi (mempunyai pekerjaan tetap). Selain itu juga kematangan psikologis remaja, diperlukan dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga agar mereka dapat menerima keadaan fisik dirinya sendiri dan menggunakan tubuhnya secara efektif serta mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang-orang dewasa lainnya.

Kematangan sosial remaja juga sangat diperlukan dalam penyiapan kehidupan berkeluarga agar dapat memahami dan menyesuaikan diri baik dalam lingkungan yang baru maupun antara lawan jenis, menjalankan peran sosial dalam lingungan masyarakat dan mempraktekkan perilaku sosial yang bertanggungjawab. (Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN 2012)

Relevansi PUP dalam Memutus Rantai Kemiskinan
Menunda perkawinan dan kehamilan hingga mencapai usia ideal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki akan membawa dampak yang positif dalam menyiapkan fisik dan psikis bagi remaja. Usia yang ideal untuk melahirkan adalah usia 21-35 tahun hal ini dikarenakan secara fisik perkembangan reproduksi dan jalan lahir sudah cukup optimal. Karena jika kehamilan terjadi pada usia kurang dari 21 tahun, maka beberapa risiko yang dihadapi al: persalinan yang sulit dengan segala komplikasinya yang disebabkan karena rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik, perkembangan otak janin terhambat, berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu kurang dari 2500 gram, kegagalan pemberian ASI dan tidak optimalnya merawat bayi yang akan berdampak bagi kematian/kesakitan bayi.

Risiko-risiko diatas akan berimplikasi terhadap  keluarga khususnya beban ekonomi yang harus ditanggung. Persalinan yang sulit akan membutuhkan biaya perawatan dokter yang mahal, adanya BBLR pada bayi juga akan berpengaruh pada ekonomi keluarga karena derajat kesehatan yang rendah dibutuhkan biaya kesehatan dan asupan gizi yang lebih baik, kegagalan dalam memberikan ASI juga akan berpengaruh pada perekonomian keluarga yaitu dengan adanya pengeluaran tambahan untuk pembelian pengganti ASI yang harganya relatif lebih mahal. Pasangan yang menikah di bawah umur yang belum memiliki kesiapan secara mental, biologis dan psikologis belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtangganya sehingga belum bisa mengupayakan tempat tinggal sendiri, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan bersosial hal ini akan menjadi tanggungan dari orangtua pasangan menikah muda tersebut. Pada akhirnya beban tanggungan orangtua menjadi lebih berat.

Selain itu, dengan menikah muda maka pendidikan yang dimiliki oleh pasangan tersebut juga relatif rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi dalam mendapatkan jenis pekerjaan. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai tentu akses untuk mencari pekerjaan semakin luas. Dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang pas-pasan, maka sektor pekerjaannya pun juga sangat terbatas. Jenis pekerjaan biasanya hanya mengandalkan fisik dan nilai ekonomi yang sangat kecil. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga yang kurang menjadi ciri dari kemiskinan.

Akibat pernikahan dini menyebabkan pasangan ini tidak dapat mengakses pekerjaan yang gajinya memadai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan akibat putus sekolah. Hal seperti di ungkapkan oleh Desstia Loveana dalam penelitiannya di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulan, Banten. Penelitian itu menujukan bahwa pernikahan dini menyebabkan putus sekolah. Akibat putus sekolah, pasangan tersebut hanya dapat bekerja sebagai security, cleaning service, penjaga parkir dengan gaji yang relatif rendah (Desstia Loveana, 2014).

Pendidikan yang rendah sebagai akibat pernikahan dini memaksa mereka untuk menggeluti pertanian dengan lahan yang terbatas karena hanya itulah yang mereka kerjakan dengan modal tingkat pendidikan dan pengetahuan yang terbatas. Dan kondisi ini akan turun temurun terhadap generasi berikutnya jika tidak ada pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap keluarga. Rumah tangga yang miskin selanjutnya tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tingi karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota keluarga menyebabkan kesulitan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga untuk pemenuhan hidup. Selain itu juga menghambat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka secara optimal. Selain pendidikan formal, pengetahun yang dimiliki juga rendah, hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam menciptakan usaha mandiri guna menopang ekonomi keluarga.  Di sinilah kerangka program Pendewasaan Usia Perkawinan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendidikan dan mencegah bahkan memutus rantai kemiskinan.

Konsep yang kedua dari perencanaan keluarga  adalah  penggarapan pada masa menjarangkan kehamilan. Mengapa masa ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena dengan jarak anak ideal yaitu 5 tahun diharapkan keluarga mampu memberikan kecukupan dari sisi fisik dan psikis pada anak. Dengan memberikan perhatian yang baik terhadap anak diharapkan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik dan akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas nantinya akan mampu meraih kehidupan yang lebih baik.

Selain itu pengaturan jarak kehamilan juga akan memberikan kesempatan kepada orangtua dalam hal pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatannya. Harapannya keturunan yang dihasilkan mampu menikmati pendidikan yang lebih baik sehingga saat dewasa dapat mengakses pekerjaan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Terpenuhinya biaya kesehatan akan meningkatkan derajat kesehatan anak maupun anggota keluarga yang lain. Dengan derajat kesehatan yang baik sejak dini, maka keluarga ini diharapkan dapat berdaya guna secara optimal baik dari segi fisik dan pikirannya. Hal inilah yang membuat konsep PUP mampu membantu meningkatkan kemampuan dan daya tahan keluarga baik jasmani maupun rohani sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan dapat mengentaskan kemiskinan dari keluarga tersebut.

Konsep ketiga dari perencanaan keluarga adalah masa mengakhiri kehamilan. Konsep ini dikembangkan dalam program PUP karena secara empiris kehamilan lebih dari 35 tahun akan membawa risiko terhadap kesehatan ibu dan bayi. Apa relevansinya dengan kemiskinan, artinya bahwa derajat kesehatn yang tidak baik akan mengahasilkan generasi yang tidak berkualitas hal ini akan semakin memperburuk keadaan khususnya dari sisi ekonomi.

Tujuan lain dari program PUP adalah mewujudkan kesiapan ekonomi keluarga. Hal ini sangat penting karena salah satu faktor kemiskinan adalah disebabkan oleh masalah ekonomi. Dengan adanya program PUP diharapkan remaja dapat mempersiapkan diri ketika akan memasuki jenjang pernikahan khususnya dalam hal ekonomi. Dengan merencanakan ekonomi keluarga sebelum memasuki perkawinan diharapkan tingkat ekonomi keluarga akan menjadi stabil dan tangguh. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi keluarga karena dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Kestabilan ekonomi juga akan menghindarkan keluarga jatuh ke dalam kemiskinan.

Program PUP yang lain adalah meempersiapkan kematangan psikologi remaja. Kematangan psikologi pasangan yang akan menikah sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga karena perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selalu mulus. Rumah tangga yang tidak dipersiapkan secara psikologis akan rentan terhadap permasalahan misalnya kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian pasangan suami istri. Efek dari keretakan dalam rumah tangga apalagi sampai berujung pada perceraian ialah adanya tekanan mental dan memberikan efek terhadap ekonomi keluarga. Perceraian dalam keluarga juga akan menyebabkan kemiskinan karena berkurangnya sumber pendapatan keluarga. Kemiskinan tersebut juga akan berimabas terhadap kurangnya pendidikan yang akan diterima anak, yang nantinya juga menjadi sumber kemiskinan, sehingga akan terus melanggengkan kemiskinan yang turun temurun (kemiskinan struktural).

Selain hal-hal tersebut di atas, program PUP diharapkan akan menciptakan kematangan sosial bagi remaja. Kematangan sosial ini sangat fundamental karena manusia secara kodrati tidak dapat hidup secara sendiri. Dalam pergaulan dengan orang-orang sekitar diperlukan kesiapan dengan kemampuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Dalam interaksi sosial di masyarakat, manusia atau keluarga harus mengambil peran dalam lingkungan sosial masing-masing. Untuk dapat memerankan diri dengan baik dalam pergaulan sosial juga diperlukan kesiapan mental. Selain itu, dengan menyiapkan kematangan sosial,  maka individu atau keluarga akan lebih dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya dengan tidak melanggar norma masyarakat dan juga merugikan kepentingan diri sendiri dan orang sekitarnya. Ketika individu atau keluarga dapat menyesuaikan diri dan memerankan diri dalam lingkunganya, maka ia dapat fokus untuk memenuhi kebutuhan ekonominya karena situasi yang kondusif dengan lingkungannya.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa program PUP akan memberikan individu lebih siap dalam memasuki usia perkawinan. Hal itu dikarenakan program PUP akan memberikan kemampuan kepada individu dalam merencanakan keluarga, mempersiapkan ekonomi keluarga, kematangan psikologi, dan mempersiapkan kematangan sosial. Dengan persiapan tersebut diharapkan nantinya dapat membentuk keluarga yang kuat dari segala aspek baik ekonomi, kesehatan fisik dan mental, dan kehidupan sosial. Keluarga yang tangguh secara ekonomi, kesehatan yang optimal dan kehidupan sosial yang baik tentu akan dapat menciptakan generasi yang lebih baik pula. Dalam konteks ekonomi, maka individu yang telah siap memasuki perkawinan akan jauh lebih stabil dan akan dapat mengakses sumber-sumber ekonomi secara lebih baik. Ekonomi yang baik tentu saja akan menghindarkan generasi berikutnya dari kemiskinan struktural.(*)



Kabid KB: "Program di Kampung KB Menyasar Ibu Hamil Sampai Lansia!"

Bertempat di Balai Desa Pucung, Girisubo, digelar rapat pertemuan KKBPK dalam rangka pembinaan Kampung KB di Dusun Wonontoro, Pucung. Acara dilaksanakan kemarin, Selasa (22/5), dengan dihadiri sekitar 50 orang peserta dari berbagai unsur: kader KB Kesehatan Dusun Wonontoro, warga dan PUS Wonontoro, kepala dusun se-Pucung, Kepala Desa Pucung, Camat dan jajaran lintas sektor se-Girisubo. 



Meski dalam suasana berpuasa, alhamdulillah acar berlangsung lancar dan sukses. Acara dimulai jam 08.30 dan selesai menjelang jam 12.00 WIB. Acara dibuka oleh koordinator PKB Girisubu, Hudoyo, SSos, yang kemudian memberikan sambutan dengan penekanan pada rencana intensifikasi kegiatan di Kampung KB Wonontoro dalam waktu dekat. Acara hari ini, kata Pak Hud (demikian panggilannya), adalah dalam rangka pengayaan wawasan seputar Kampung KB. Itulah kenapa yang diundang mencakup berbagai sektor dan unsur masyarakat, walaupun porsinya lebih banyak dari unsur Dusun Wonontoro.


Materi pertama disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas Girisubo, Sugondo, SST, MM, yang mengupas panjang lebar tentang latar belakang, manfaat, kegiatan, serta tujuan dari diadakannya Kampung KB. Pada intinya Sugondo menitikberatkan pada aspek intervensi lintas sektor dalam program ini. "Oleh karena itu, saya harapkan nanti berbagai unsur dan sektor di lingkungan Kecamatan Girisubo bisa ikut terlibat dalam program ini, untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan dan peningkatan di Dusun Wonontoro. Hanya saja, memang nanti yang di garis depan adalah BPKB Girisubo dan dibantu oleh Puskesmas. Yang lain tinggal menyesuaikan, meski bukan berarti perannya kecil. Semua berperan besar dan bisa saling mengisi. ini program kroyokan, jadi siapa saja bisa terlibat," papar Sugondo. Kepala UPT Puskesmas mengisi hanya sebentar saja, karena pamit akan ada kegiatan dalam akreditasi Puskesmas. Materi selanjutnya diampu oleh bidan pembina wilayah, Puji Lestari, AMd Keb dan Maryani, AMd Keb.  


Materi berikutnya diberikan oleh Camat Girisubo, Sukamto, SIP, yang memaparkan sejarah dan dasar normatif pembentukan Kampung KB di setiap kecamatan. "Untuk konteks Gunungkidul, sebenarnya kita di Girisubo berbangga karena mendapat kehormatan untuk merintis Kampung KB kedua se-Gunungkidul, setelah Dusun Wonolagi, Ngleri, Playen. Kampung KB kita itu, dan sekaligus yang pertama di Girisubo, adalah yang ada di Dusun Nanas, Tikeng. Mungkin ada baiknya jika pengurus Kampung KB Wonontoro studi banding ke Nanas yang dekat, daripada ke Wonolagi yang jauh dan harus naik perahu," ujar Camat yang disambut gelak tawa hadirin. Camat pada prinsipnya siap mendukung semua kegiatan di Kampung KB, dan mengajak semua pemangku kepentingan ikut terlibat dalam program-program di Wonontoro di hari-hari ke depan.


Sekitar jam 11, materi Camat selesai dan kebetulan tidak lama kemudian narsum ke tiga, Dra Dwi Iswantini, Kabid KB DP3AKBPM&D Gunungkidul juga sudah datang. Dalam paparannya, Dwi menyampaikan bahwa tujuan utama dibentuknya Kampung KB adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga di dusun. Hanya saja, ada beberapa syarat kenapa sebuah dusun ditetapkan sebagai Kampung KB, yakni misalnya: capaian kesertaan KB rendah, kesehatan ibu dan balita rendah, wilayah terpencil dan di perbatasan, pendapat ekonomi di bawah rata-rata, angka pernikahan dini tinggi, tingkat pendidikan rendah, infrastruktur kurang memadai, dan seterusnya. Namun, tegas Dwi, Dukuh Wonontoro jangan berkecil hati dengan ditetapkannya dusun Wonontoro sebagai Kampung KB, bahwa seakan-akan ada kesan selama ini dusunnya tertinggal. Ini tetap harus disikapi secara positif, bahwa justru ini sebagai anugerah dan kesempatan untuk semakin memajukan kesejahteraan warga. "Nanti di Kampung KB akan ada program-program pendukung yang akan menyasar semua warga untuk ditingkatkan pengetahuan, skill, dan kesejahteraannya. Semua warga disasar. Dari ibu hamil sampai lansia. Nanti akan ada BKB, BKR, Posyandu balita, Posyandu Lansia, BKL, UPPKS, PIK Remaja, dan seterusnya yang saling bersinergi melaksanakan kegiatan di Kampung KB," pungkas Dwi.(*) [sabrur, girisubo]   

Selasa, 15 Mei 2018

Kadin: "Harus Ada Pembenahan Kenapa Hasil Lomba Kita Menurun"


Pertemuan Paguyuban Koordinator PKB se-Gunungkidul kembali digelar Jumat (11/5), bertempat di RM Ayam Goreng “Pak Parman” Siyono. Acara ini dihadiri oleh Kepala DP3AKBPM dan D,  Sujoko, SSos, MSi, beserta Kasubag Kepegawaian Bagdo Sumpeno, SE, dan  Suparmi dari Bagian Perencanaan. 

Acara dimulai dengan pembukaan, sambutan selamat datang dari tuan rumah pertemuan, dilanjutkan sambutan dari Ketua Paguyuban, Drs Supriana. Beliau meminta agar masing-masing koordinator menyikapi secara positif dalam mengkondisikan kecamatan masing-masing, khususnya dalam tupoksi, terutama saat ini terkait dengan e-visum. Juga disampaikan pula walaupun capaian e-visum pada rekap Excel sudah 100%, namun dari Kepegawaian DP3AKBPM dan D tetap minta printout kegiatab rekap tersebut. Untuk itu, tegas Pak Pri, diharapkan koordinator PKB di tiap kecamatan bertanggung jawab dalam kelancaran hal tersebut di atas.

Ketua DPC sekaligus DPD IPeKB DIY, Ir Sihana Yuliarto, juga memberikan sambutannya. Dikiatakan oleh Pak Yuli, demikian panggilan akrabnya, bahwasanya akan dilakukan KIE melalui radio sebanyak 6 kali dari bulan Mei hingga Okt 2018 tentang program KKBPK, ketahanan keluarga melalui  Tribina, penggerakan MOP di masyarakat, PUP, penggerakan di Kampung KB, keterpaduan BKB-PAUD, serta kajian fikih Islam tentang KB.

Disampaikan pula tentang tunkin, bahwa menurut sumber dari BKKBN DIY, tunkin masih dalam tahap perhitungan walaupun tanggungjawab tiap PKB sudah diselesaikan. Harapannya, sebelum lebaran tunkin bisa cair sampai April. Lamp e-visum manual, lanjut Yuli, adalah screenshot yang harus menunjukkan kegiatan secara rinci dan bukan hanya berisi list kegiatan. “E-visum tanggal 6 paling lambat sudah sampai di Kepegawaian Dinas P3AKBPM dan D,” imbuh Yuli.

Ada beberapa tanggapan yang muncul. Lilih Eryani, koordinator PKB Semin, mengatakan bahwa terkait tangkap layar (screen shot) memang sudah menjadi ketetapan dari Bidang Linlap BKKBN Pusat, yang dalam hal ini dipegang oleh Made Yudhistira. Totok Hendrastara, coordinator PKB Gedangsari, menyampaikan pula bahwa e-visum merupakan tanggungjawab tiap PKB, dan sekiranya ada yang kesulitan mohon bisa dibantu di internal kecamatan yang bersangkutan.

Dari Kasi KS, Muh Amirudin, SSos, disampaikan tentang rencana kegiatan BOKB yang akan segera dicairkan dalam waktu dekat, dengan prioritas kegiatan diadakan di Kampung KB. Amir meminta, sekiranya di Kampung KB belum terbentuk Poktan, agar segera dibentuk. Juga disampaikan tentang rencana penerbitan majalah di bulan Mei ini. Amir mengucapkan terimakasih kepada tiap kecamatan yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti lomba Poktan, walau hasilnya kurang maksimal.

Selnjutnya adalah sambutan dari Kadin P3AKBPM dan D Kabupaten Gunungkidul, Sujoko, SSos, MSi. Kadis mengatakan bahwa Binkab yang dulu diadakan setiap bulan, sekarang sudah tidak bisa dilakukan karena padatnya acara, sehingga forum pertemuan koordinator PKB bisa dimaksimalkan sebagai forum pertemuan yang efektif, supaya nantinya info-info bisa ditransfer ke kecamatan masing-masing. Secara khusus, Kadin telah melakukan monev kegiatan lomba tahun ini, yang ada kecendereungan prestasinya menurun. "Ini harus menjadi perhatian kita semua, terutama saya, agar ke depan prestasi kita meningkat. Harus ada pembenahan apa-apa yang kurang dalam mempersiapkan peserta lomba," tegas Sujoko.

Sujoko juga mengharapkan kiranya kegiatan evisum bulan ini lancar. Kadin menegaskan bahwa Dinas tidak akan mempersulit kebutuhan PKB terkait tanda tangan kepala OPD pada lembar rekap evisum. Asal semua syarat terpenuhi, pasti ditanda tangani, demikian kata Kadin. "Terkait keterlambatan pengadaan  HP android, agar jangan resah. Ini semata-mata disebabkan e-katalog yang tidak mencukupi kebutuhan kita yang banyak. Tetapi, dari Dinas akan tetap berush maksimal dalam pengadaan sarpras kegiatan PKB tersebut. Pokoknya Kadin sangat terbuka dengan teman-teman PKB," tegas Sujoko.

Kasubbid Kepegawaian, Bagdo Sumpeno, menyampaikan bahwa soal e-visum, bagi yang belum sinkron harus membikin rekap manual beserta lampiran "tangkap layar" (screen shot) yang menunjukkn rincian tanggal lokasi, dll, bukan list kegiatan. Disampaikan pula bahwa PKB dimohon tetap memberikan laporannya (rekap) walau sudah mencapai 100 %.

Tentang pensiun, lanjut Bagdo,  minimal pengajuan 1 tahun sebelumnya, sebab melalui proses di aplikasi SIM-SDM. "File foto juga mohon diperhatikan menjelang purna tugas," pungkas Bagdo.(*) [Purwanti, Nglipar]